DELISERDANG (SiBoge) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dibawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dinilai gagal memitigasi bencana banjir dengan korban jiwa belasan orang.
Kegagalan mitigasi itu diperparah ditengah kondisi alat-alat pertolongan berupa perahu mesin rusak, namun Pemkab Deliserdang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoStan) lebih memilih dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Sumut mencapai miliaran rupiah untuk pengadaan videotron.
“Ini sepanjang sejarah di Kabupaten Deliserdang korban banjir terbanyak. Deliserdang yang dipimpin seorang dokter kita nilai gagal, seharusnya paham betul mendiagnosa dan memperhitungkan dari awal untuk mitigasi bencana banjir. Banjir ini kan tidak timbul hanya satu tahun tetapi berkali-kali, apakah Bupati Asri Ludin tidak belajar dari tahun sebelumnya,” kata Pengamat Pembangunan Mhd. Isnen Harahap SE, M.Si, MM, kepada wartawan Minggu (7/12).
Janggal Pengadaan Videotron
Isnen yang merupakan alumni Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara (USU) mempertayakan Asri Ludin yang hobinya menggelar rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seharusnya menanyakan kepada SKPD terkait kondisi alat-alat pertolongan untuk bencana alam saat hendak Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Tahun 2025 lalu.
“Justru dan sangat janggal publik melihat dengan terungkapnya pengadaan videotron yang sudah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) P-APBD Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Pengadaan Videotron yang sekarang sedang dilaksanakan malah menggunakan dana CSR Bank yang seharusnya anggaran itu bisa digunakan membeli perahu pengganti yang rusak dan kesejahteraan masyarakat lainnya. Bukan malah memilih untuk pengadaan videotron untuk tampilan pencitraannya,” katanya.
Mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Deliserdang ini menyakini tidak dilaksanakan angggaran pengadaan videotron di Dinas KominfoStan tidak mungkin tanpa sepengetahuannya Asri Ludin karena diera kepemimpinannya yang suka ganti-menganti Kepala SKPD lingkungan Pemkab Deliserdang, secara otomatis pejabat bersangkutan sangat berhati-hati mengambil kebijakan. Begitu juga bila hendak melakukan MoU dengan Bank Sumut untuk diperuntukkan kemana anggaran CSR pastinya restu Bupati.
“Tidak melaksanakan anggaran yang sudah disahkan dalam Paripurna DPRD dan mengalihkan secara sepihak merupakan kesalahan patal dan ini justru berpotensi terjadi dugaan korupsi,” tegasnya.
Minta Sekjen Gerindra Copot Asri Ludin Dari Kader
Selain itu, lanjut Isnen Asri Ludin memang yang hobi pencitraan di media sosial (Medsos), serta suka menerima penghargaan-penghargaan terbukti ditengah banjir yang melanda Kabupaten Deliserdang memilih berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan Kabupaten Sehat dari Kementerian Kesehatan pada 28 November 2025.
Sehingga hal ini juga seharusnya menjadi catatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Seketaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono untuk juga mencopot Asri Ludin dari keanggotaan Partai Gerindra.
“Kita mendengar dan melihat bahwa Asri Ludin dari sebelumnya kader Partai Golkar berpindah ke Partai Gerindra, sehingga kalau Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah ditengah daerah terlanda banjir dicopot dari Ketua DPC Gerindra, Asri Ludin juga kita minta sama Sekjen Gerindra Mas Sugiono untuk mencopot dari kader Partai,” ungkapnya.
Kepolisian Dan Kejaksaan Usut Anggaran Videotron
Lalu Isnen pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan. Dimana yang pertama apakah sudah sesuai prosedur penggunaan anggaran CSR Bank untuk Videotron mencapai Miliaran rupiah. Kemudian yang ke-dua anggaran yang sudah disahkan secara sepihak dialihkan untuk kegiatan lain.
“Jadi kalau kita memahami penganggaran itu tidak boleh semaunya saja untuk merubah. Ibarat kita disuruh ibu kita ke kios untuk membeli beras, lalu kita beli cabai, kan ini sebuah kesalahan yang besar. Itu kalau dibeli, kalau kejadian misalnya anggaran pengadaan videotron dipakai dana CSR, tapi tetap juga dalam pelaporannya menggunakan APBD, itu namanya korupsi. Untuk memastikan itu, maka kita minta Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk memeriksa,” ungkapnya.
Sementara sebelumnya dari Data KominfoStan, banjir melanda Deliserdang sejak, Kamis 27 hingga Jumat 28 November 2025 menyebabkan 15 Kecamatan terendam dan 16 orang meninggal dunia.
Selain itu terhimpun sebanyak 56.513 jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dengan 185.842 jumlah jiwa dan sebanyak 34.249 jumlah rumah.
Anggota DPRD Deliserdang Zul Amri ST yang juga korban banjir sempat mengkritisi Pemkab Deliserdang sebelumnya telah membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana), namun fakta yang secara langsung dialaminya tidak tampak peran serta Tagana yang telah dibentuk itu.
“Sebab sebelumnya sudah ada terbentuk Tagana, tapi faktanya sarana prasarana tidak pernah dipenuhi oleh Pemerintahan Kabupaten maka dalam kesempatan ini meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi BPBD Kabupaten Deliserdang karena sarana yang dikirimkan perahu-perahu yang mesinnya rusak, sehingga terjadinya banyak korban jiwa meninggal dunia kondisi ini kita akan sampaikan ke RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan Paripurna,” ungkapnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (PLT) Kadis KominfoStan Deliserdang Anwar Sadat Siregar SE MSi ketika dikonfirmasi berapa anggaran untuk pembangunan videotron menyebut itu dana CSR. “Menggunakan CSR bank Sumut, bukan APBD,” sebutnya.
Lebih lanjut Anwar Sadat, ditanya kenapa terkesan menyembunyikan baik anggaran yang sebelumnya sudah dimasukkan kedalam DPA APBD Tahun 2025 dan CSR Bank Sumut serta dilokasi tidak ada plang proyek.
Tidak hanya itu Anwar Sadat pun mengakui, bahwa walaupun P-APBD sudah diketok DPRD Deliserdang, pihaknya masih bisa geser menggeser anggaran.
“Kalau dianggaran ada namanya perubahan ada juga namanya penggeseran itu, untuk peruntukan tidak tepat juga. Kemarin itukan dianggarkan untuk pegadaan videotron,” katanya.
Sedangkan Kepala PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam Nujuar ketika dikonfirmasi membenarkan bahwasannya pembangunan videotron itu mengunakan dana CSR Bank Sumut di tiga lokasi.
Nujuar tidak dapat menyebut secara pasti jumlah anggaran yang dikucurkan, namun untuk perkiraan mencapai miliaran rupiah.
“Izin, saya pastinya belum bisa sebutkan karena masih ada revisi. Jadi masih menunggu refocusing dana Bank Sumut. (Perkiraan) diatas 1 milyar, karena yang lain kecil videotronnya,” ungkapnya.(*)