Medan (SIBoge) – Kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Medan Bobby Nasution melalui Dinas Perhubungan untuk menggratiskan pungutan parkir disebut anggota DPRD Medan Hendra DS merupakan kebijakan yang tidak bijak. Menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan parkir gratis di lokasi parkir Non e-Parking (konvensional), merupakan tindakan “membabibuta” tanpa dasar yang jelas.
“Tindakan wali kota melalui Dinas Perhubungan Medan sangat tidak rasional dengan menghilangkan PAD dari sektor parkir serta jelas-jelas menguntungkan oknum tertentu,” ujarnya, Selasa (16/4/2024) di gedung DPRD Medan.
Disebutkannya, kalau hanya alasan tidak ada PAD yang diperoleh dari sektor perparkiran, seharusnya dicari tahu penyebabnya. Bukan sekonyong-konyong menggratiskan parkir yang justru menguntungkan oknum tertentu.
“Harusnya, diperketat pengawasan terhadap seluruh lokasi perparkiran di Medan agar PAD bisa semuanya masuk ke PAD Kota Medan,” sebut Politisi Hanura itu. Pengawasan yang dimaksud adalah pihak Dishub memonitoring semua Kawasan parkir di Kota Medan dan memastikan semua “setoran” harus masuk ke PAD.
Kondisinya sekarang, potensi terjadinya bentrok antara juru parkir (Jukir) yang ada di lapangan dengan masyarakat akan semakin besar terjadi. Dikala para Jukir yang tidak memakai seragam ini menagih retribusi parkir, kemungkinan ditolak masyarakat dan berakibat terjadinya bentrokan di antara mereka.
“Kalau dipertahankan seperti biasa perparkiran ini, setidaknya sedikit bisa masuk setorannya ke PAD, sambil dibenahi pengawasan dari Dihub,” sebutnya seraya mengatakan hal ini akan lebih efektif dibandingan membuat kebijakan menggratiskan semua lokasi parkir yang non e-parking.
Selain itu, kebijakan itu terkesan “membunuh” dan menghilangkan mata pencaharian rakyat kecil tanpa prikemanusiaan. “Kalaupun ada kesan tidak ada PAD masuk ke kas Pemko Medan, harusnya ditelusuri dulu Dimana potensi kebocoran itu,” ujarnya. Apalagi, diperoleh informasi bahwa para Jukir ini tetap membayar “setoran” kepada oknum tertentu setiap hari. (R1)